perkembangan ekonomi ISLAM di Indonesia

Bandung, 17/12

Indonesia. Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Drs. Karnaen A. Perwataatmadja, MPd, FIIS., Prof. Drs. M. Dawam Rahardjo, Prof. Dr. A.M. Saefudin, Prof. Dr. M. Amin Aziz dan lain-lain. Sementara di Indonesia timur Prof. Dr. Halide seorang ekonom Unhas pada dekade yang bersamaan sangat gencar memperkenalkan konsep ekonomi Islam di tengah-tengah masyarakat yang ketika itu sama sekali masih awam tentang konsep ekonomi syariah.

Harapan untuk mewujudkan bank syariah terus menguat. Dan upaya intensif pendirian bank Islam (disebut oleh peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai ”Bank Syariah”) di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah menge­luarkan Paket Kebijakan Oktober yang dikenal dengan istilah Pakto 88. Paket ini mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia.

Sementara itu para ulama saat itu telah berusa­ha mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satu pun perangkat hukum yang dapat dirujuk kecuali adanya penafsiran dari peraturan perundang-undangan yang ada bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0% (nol persen).

Setelah adanya rekomendasi dari Lokakarya Ulama tentang Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua (Bogor) pada 19-22 Agustus 1990, yang kemudian diikuti dengan diundangkannya UU No. 7/1992 tentang Perbankan di mana perbankan bagi-hasil mulai diakomodasi.

Dalam keputusan lokakarya tersebut juga terdapat pengakuan adanya dua pandangan yang berbeda terhadap bunga bank. Pendapat pertama berpendapat bahwa bunga bank itu riba, dan oleh karena itu hukumnya haram, sedang pandangan kedua berpendapat bunga itu bukan riba, dan oleh karena itu hukumnya halal.

Meski diakui oleh lokakarya bahwa pandangan kedua tersebut adalah rukhshah (penyimpangan) dari ketentuan baku, namun dengan melihat kenyataan hidup yang ada untuk menghindari kesulitan (masyaqqah). Hal itu karena sebagian umat Islam terlibat dalam sistem bunga bank, maka hal itu dapat dipastikan adanya kebutuhan, sepanjang dapat dipastikan adanya kebutuhan (qiyamu hajatin) umum demi kelanjutan pembangunan nasional dan secara khusus untuk mempertahankan kehidupan pribadi pada tingkat kecukupan (kifayah).

Oleh karena itu maka usaha pengembangan perbankan yang sistem operasinya tidak mengenakan bunga (interest free banking system), lebih ditujukan kepada pemantapan pengarahan dana pembangunan dari masyarakat yang menganggap bunga bank adalah riba atau meragukan.

Selama lebih dari enam tahun beroperasi, kecuali UU No. 7/1992 dan Peraturan Pemerintah No. 72/1992, praktis tidak ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung beroperasinya per­bankan Syariah. Ketiadaan perangkat hukum pendukung ini memaksa perbankan Syariah menyesuaikan produk-produknya dengan hukum positif (peraturan umum perbankan) yang berlaku di Indonesia, yang nota bene berbasis bunga/konvensional. Akibatnya ciri-ciri Syariah yang melekat padanya menjadi tersamar dan bank Islam di Indonesia tampil seperti layaknya bank konvensional.

Dengan diundangkannya UU No. 10/1998 tentang Perubahan UU No. 7/1992 tentang Perbankan, maka secara tegas Sistem Perbankan Syariah ditempatkan sebagai bagian dari Sistem Perbankan Nasional. UU tersebut telah diikuti dengan ketentuan pelaksanaan dalam bebe­rapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999, yaitu tentang Bank Umum, Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan BPR Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal yang sangat penting dari peraturan baru itu adalah bahwa bank-­bank umum dan bank-bank perkreditan rakyat konvensional dapat menjalankan transaksi perbankan syariah melalui pembukaan kantor­-kantor cabang syariah, atau mengkonversikan kantor cabang konven­sional menjadi kantor cabang syariah. Perangkat hukum itu diharapkan telah memberi dasar hukum yang lebih kokoh dan peluang yang lebih besar dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim.

Pembentukan BMI ini diikuti oleh pendirian bank-bank perkreditan rakyat Syariah (BPRS). Namun karena lembaga ini masih dirasakan kurang men­cukupi dan belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang di­sebut Bait al Maal wat Tamwil (BMT)–atau Bait al Qiradh menurut ma­syarakat Aceh.

Sebenarnya sebelum Bank Muamalat berdiri, di Jawa Barat sudah terlebih dahulu berdiri beberapa BPRS, antara lain BPRS Mardhatillah dan BPR Berkah Amal Sejahtera yang didirikan yang didirikan pada tahun 1991 di Bandung oleh para mantan aktivis HMI dan ulama Persis Bandung dan sebuah institusi syariah yaitu ISED (Institute for Sharia Economic Development). Namun karena belum didukung oleh SDM yang baik, maka BPRS ini tidak berkembang ketika itu. Pada saat yang bersamaan dengan BPRS tadi sejumlah BMT juga berdiri yang semangatnya adalah ingin menerapkan sistem ekonomi syariah, Misalnya BMT Bina Insan Kamil. Jauh sebelum Bank Muamalat berdiri di Mesjid Salman juga pernah didirikan “Bank” Teknosa dengan ruh dan nafas ekonomi syariah. Semua ini boleh dikatakan sebagai embrio menuju berdirinya bank berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Setelah dua tahun Bank Muamalat beroperasi, kemudian mensponsori pen­dirian asuransi Islam pertama di Indonesia, yaitu Syarikat Takaful Indonesia, dan menjadi salah satu pemegang sahamnya. Selanjutnya pada 1997, Bank Muamalat mensponsori Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah yang kemudian diikuti dengan beroperasinya lembaga reksadana Syariah oleh PT Danareksa. Pada tahun yang sama, berdiri pula sebuah lembaga pembiayaan (multifinance) Syariah, yaitu BNI-Faisal Islamic Finance Company.

Bank Muamalat ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit serta menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 mengenai Perbankan.

Dalam rangka terus meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia maka DPR telah mensyahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

Bahkan Bank Indonesia sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, telah membuat Peraturan Bank Indonesia No. 10/32/PBI/2008 tanggal 20 Nopember tentang Komite Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 179; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4927).

Tugas KPS (Komite Perbankan Syariah) adalah membantu Bank Indonesia dalam: 1) Menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah, 2) Memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa ke dalam Peraturan Bank Indonesia, 3) Melakukan Pengembangan industri perbankan syariah.

Menyusul setelah di umumkan bank syariah bukopin pada penghujung 2008, maka sampai Desember 2008, terdapat empat bank umum syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, dan Bank Bukopin Syariah. Berdasarkan catatan yang aqda di Masyarakat Ekonomi Syariah, BRI Syariah pun telah mendapat izin operasional dari Bank Indonesia, akan tetapi baru akan lounching pada awal tahun 2009. Dengan demikian di awal tahun 2009 Insya Allah telah beroperasi Bank umum yang benar-benar full Syariah sebanyak lima bank. Saat ini, berdasarkan data yang dimiliki MES terdapat beberapa bank yang sedang dan dalam proses spint off ke syariah, dan di harapkan pertengahan atau akhir tahun 2009 dapat beroperasi.

renny rosiani 092050126

Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s